KEGIATAN HARI SANTRI NASIONAL TINGKAT KECAMATAN BANTARSARI

Sejak tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 sehingga sampai saat ini setiap tanggal 22 Oktober laksanakan upcara secara nasional untuk mmperingatinya.

Perayaan hari santri pada tahun ini yang silaksanakan secara daring (online) pun tetap disambut gembira dan dilaksanakan dengan penuh hikmat. Di Kecamatan Bantarsari pelaksanaan upacara dilakukan di pendopo kecamatan diikuti oleh  unsur forkopimca dan para tokoh agama di wilayah. Meski tidak semeriah tahun tahun sebelumnya mengingat pelaksanaanya hanya secara daring dan mengikuti upacara yang dilaksanakan di halaman pendopo Kabupaten Cilacap, tapi tidak mengurangi antusias para peserta. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran meserka yang lebih awal dari pelaksanaan upacara itu sendiri, atau sesuai undangan yang menyebutkan agar hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

Undangan diminta datang lebih awal mengingat pada hari tersebut pendopo Kecamatan Bantarsari dijadwalkan padat acara sehinga dimasing masing kegiatan peserta diwajibkan hadir tepat waktu dan kegiatanpun dilaksanakan tepat waktu.

Ketika upacara hari santri yang dilaksanakan scara online tersebut belum sepenuhnya selesai, diular telah antri para tamu undangan untuk jadwal kegiatan selanjutnya yaitu “DEKLARASI ANTI ANARKIS DAN DEMONSTRASI JALANAN” yang menghadirkan Kepala Desa serta melibatkan berbagai elemen dan organisasi  masyarakat di Kecamatan Bantarsari. Para tamu tersebut pun sebagian mengikuti sisa jalanya upacara hari santri dan sebagian lagi tetap berada diluar mengingat batas kerumunan sesuai penerapan protokol kesehatan covid-19.

Dalam acara  “DEKLARASI ANTI ANARKIS DAN DEMONSTRASI JALANAN” Camat Bantarsari Bapak Drs. Hari Winarno, M. Si. menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran forkopimca dan elemen masyarakat karna dari hasil pemantauan tidak satupun warga Kecamatan Bantarsari yang ikut ikutan terlibat dalam kegiatan demo yang saat ini sedah marak terjadi diberbagai wilayah Indonesia.

Beliau meniiai bahwa ini sebagai wujud kedewasaan masyarakat Bantarsari dalam berdemokrasi dan berpolitik, tidak lupa beliapun mengingatkan agar masyarakat waspada atas sebaran  berita hoak yang marak melalui media sosial atau dari mulut kermulut, harus hati hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak masalah yang dapat timbul karena mungkin bukan suatu kesengajaan atau karena ketudak tahuan bahwa ternyata apa yang diakukan merupakan tindakan berakibat hukum. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolsek Bantarsari dan Dan Danramil 09 Kawunganten dalam sambutanya.

Setelah pembacaan naskah “DEKLARASI ANTI ANARKIS DAN DEMONSTRASI JALANAN”  oleh Ketua MWC NU Kecamatan bantarsari Bapak Ichsanudin, dillanjutkan dengan penanda tanganan nita kesepakatan bersama oleh Forkopimca, Kepala Desa masing masing Ketua Organisasi masyarakat yang hadir dan foto bersama.

Sepertihanya halnya ketika pelaksanan upacara hari santri, sebelum kegiatan “DEKLARASI ANTI ANARKIS DAN DEMONSTRASI JALANAN” selesai diluar telah menunggu undangan untuk kegiatan berikutnya yaitu Rapat Pra Review RKPDes 2021, yang menghadirkan Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekretaris Desa.

Sempat terjadi salah pengertian mengingat Kepala Desa telah ada didalam kegiatan rapat, beberapa yang hadir langsung masuk dikira kegiatan Rapat Pra Review RKPDes 2021 telah dimulai. Namun setelah diberi penjelsan mereka paham dan sabar harus mnunggu selesainya acara yang sedang berlangsung.

Tepat pukul 9.30 “DEKLARASI ANTI ANARKIS DAN DEMONSTRASI JALANAN”  selesai dan undangan Rapat Pra Review RKPDes 2021 bergantian masuk ke pendopo untuk mengikuti kegiatan.

Pada saat yang sama sebagian peserta “DEKLARASI ANTI ANARKIS DAN DEMONSTRASI JALANAN”  melakukan operasi pengguaan masker di jalan depan kantor Kecamatan Bantarsari yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bantarsari.

Setelah semua undangan peserta Rapat Pra Review RKPDes 2021 masuk segera dimulai dengan penyampaian pokok pokok permasalahan hasil pemantauan pelaksanaan Musrenbang RKPDes tahun 2021 dan Daftar Usulan RKPDes tahun 2022 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 12 s/d 19 Oktober 2020. Camat Bantarsari meminta kepada Pemerintah Desa Bersama BPD untuk mencermati kembali Rancangan RKPdes 2021 dan disinkronisasikan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Sebagaimana kite ketahui bahwa dalam Peraturan menteri tersebut diamanatkan penggunaan dana desa untuk 3 (tiga) prioritas yaitu, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru selain itu masih ada kegiatan idola yaitu Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa guna penanganan adaptasi kebiasaan baru dan  menunjang pencapaian SDGs nasional.

Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam Rancangan RKPDes 2021 yang di sampaikan pada saat musyawarah pemrintah desa di wilayah Kecamatan Bantarsari terobsesi merencanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan, mengingat pada tahun 2020 masih banyak kegiatan yang tertunda atau belum dilaksanakan, karena Dana Desa sebagian besar terserap untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai.

Rapat berjaan penuh dinamikan dengan berbagai pendapat dari para peserta, akan tetapi di akhirnya pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sepakat untuk memperbaiki Rancangan RKPDes tahun 2021 dengan berpedoman pad Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, dan akan segera dilaksanakan review oleh tim Kecamatan Bantarsari.

Rapat di tutup pada pukul 14.15 peserta tampak kelelahan mengikuti pembahasan dalam rapat tersebut namun mereka puas dan memahami apa yang menjadi ketentuan pemeritah.

<<bbgtry>>